Mataram, Laskarmerdeka.com -
Mengawali pelaksanaan anggaran tahun 2025, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Semester I 2025. Kegiatan Rakorda dihadiri oleh KPPN wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi NTB dan Satuan kerja, di Aula KPPN Mataram, Rabu (22/1/2025).
Pada Rakor tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si, menerima penghargaan atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Dekonsentrasi/Transformasi Pembangunan Terbaik.
Penghargaan ini diberikan berdasarkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja, yang dinilai dari aspek kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, serta kepatuhan terhadap regulasi.
Kakanwil DJPb NTB memberikan penghargaan kepada Satuan Kerja dengan kinerja terbaik. Penghargaan diberikan dalam 8 kategori yaitu :
(1) Kategori Satker Pagu Kecil dengan pagu DIPA di bawah Rp5 miliar.
(2) satker pagu sedang dengan pagu DIPA Rp5 miliar s.d Rp20 miliar.
(3) satker Pagu Besar dengan pagu DIPA di atas Rp20 miliar.
(4) kategori Satker Pembina Terbaik.
(5) Satker BLU terbaik.
(6) Satker DK/TP terbaik.
(7) Satker Mitra Media terbaik, dan
(8) seluruh satker dengan nilai IKPA 100.
Adapun perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi NTB yang mendapatkan penghargaan ini meliputi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, serta Sekretariat Daerah Provinsi NTB. Ketiga perangkat daerah tersebut memperoleh penilaian dengan kategori Sangat Baik.
Pada kesempatan tersebut, Miq Gita sapaan akrab Sekda mengatakan Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan APBN dan APBD demi mendukung pembangunan di daerah.
“Membelanjakan dengan tepat sasaran untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah dan menciptakan tata kelola yang lebih sehat dari yang sebelumnya,” ujar miq Gita.
Sementara itu, Kakanwil DjPb NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, S. Si., M.A., M.T., menyebutkan APBN tahun 2025 ini dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, tantangan global, seperti konflik regional, memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional, terutama melalui gangguan rantai pasok dan melemahnya investasi.
“Kondisi ini dapat memengaruhi upaya pemerintah dalam mendorong pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, pengelolaan APBN yang tepat sasaran dan adaptif sangat diperlukan untuk mengantisipasi dampak konflik tersebut, memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, serta menjaga momentum pembangunan dan peningkatan kualitas hidup di tengah tekanan global,” jelasnya.
Kakanwil DJPb juga menyampaikan dalam mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel, Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan komitmen untuk menolak segala bentuk gratifikasi guna menjaga integritas dan profesionalisme.
“Untuk mendukung komitme tersebut, seluruh layanan Kanwil DJPb dan KPPN adalah bebas biaya atau nol rupiah dan jika mengetahui ada penyimpangan terkait hal tersebut diminta segera melaporkan melalui saluran pengaduan resmi Kementerian Keuangan di wise.kemenkeu.go.id dan layanan pengaduan internal pada website Kanwil DJPb NTB,’' tukasnya.(AM01)
0Komentar